Turut berduka cita, telah wafat Kakak Prof.DR.dr. Azrul azwar. MPH (Ka. Kwarnas 2003 - 2013)
header image
Pramuka net home arrow Tips & Trik
Aneka Tips dan trik ala Pramuka
Pramuka Bicara UU Pramuka PDF Print E-mail

 Image

Pramuka memiliki hak bicara, berpendapat dan bertanya atau apa saja yang terkait dengan Undang Undang Pramuka. Disini kita berdiskusi, bertukar pikiran, belajar bersama, maupun menyampaikan ide dan gagasan dalam memaknai isi UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dengan semangat dari, oleh dan untuk Pramuka....

Biaya Sosialisasi Undang-Undang Pramuka Rp 5 Miliar PDF Print E-mail

ImagePengurus kwartir daerah menyayangkan besarnya biaya sosialisasi Undang-Undang Gerakan Pramuka yang diselenggarakan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. “Biaya Rp 5 miliar itu bisa untuk mengadakan 10 kali Jambore Daerah Papua dengan peserta 7.000 pramuka penggalang,” kata Ketua Harian Kwartir Daerah Provinsi Papua Amos Asmuruf, Minggu 27 Maret 2011 kemarin.

Sabtu 26 Maret 2011 lalu, Wakil Presiden Boediono membuka acara sosialisasi di kampus Universitas Negeri Semarang. Acara bertema “Satu Pramuka untuk Satu Merah Putih” ini diikuti 485 ketua kwartir cabang (kabupaten/kota); kwartir daerah; kepala dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga tingkat provinsi di seluruh Tanah Air; serta unsur lainnya.

Total ada 1.200 peserta yang menginap di 10 hotel bintang empat di Semarang. Selain itu, ada 300 pramuka penegak dan pandega yang berkemah di halaman kampus. Kemarin rangkaian acara sosialisasi itu ditutup Rektor Universitas Negeri Semarang.

Dalam sambutannya, Boediono menegaskan janji pemerintah membantu pengembangan gugus depan pramuka. “Gerakan pramuka merupakan wadah yang baik untuk membentuk karakter bangsa,” katanya. Dia berharap para pelajar tidak hanya berseragam pramuka seminggu sekali, tapi benar-benar mengikuti latihan kepramukaan.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Zubakhrum Tjenreng menjelaskan, dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan pemerintah untuk hajatan ini Rp 3 miliar. “Dananya memang sangat besar, karena pesertanya kami datangkan dari seluruh Indonesia,” katanya.

Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Tengah Budi Prayitno yang diserahi tugas mengelola dana Rp 3 miliar menjelaskan, alokasi dana itu untuk akomodasi, transportasi, protokoler, pengamanan, dan kesekretariatan. “Kami ini cuma ketempatan, perencanaan program semuanya dibuat pemerintah pusat,” katanya.

Dana itu belum termasuk transportasi peserta dari seluruh Tanah Air, yang kabarnya lebih dari Rp 1,6 miliar. Alhasil, jumlah keseluruhan dana APBN untuk acara akbar ini mencapai Rp 5 miliar. Wakil Ketua Kwarda Jawa Timur Singgih Setyo Sayogo menilai uang sebesar itu terlalu mewah bagi pramuka. “Tidak sesuai dengan Dasadarma Pramuka, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja,” kata Singgih, yang menjadi wirausaha. Kami, ujarnya, yang sejak kanak-kanak menjadi pramuka, lebih nyaman tidur di tenda ketimbang di hotel berbintang.

Pendapat Singgih dibenarkan banyak peserta lain, misalnya Revfly Gerungan (Wakil Ketua Kwarda Sulawesi Utara), Editha Rahadeo (Sekretaris Kwarda Papua Barat), dan Wayan Lamun (pemimpin Kwarda Bali).

Menurut Singgih, organisasi dan kegiatan pramuka tetap berjalan ketika tidak ada dana APBN pada tahun 1999 hingga 2006.  Mereka khawatir  independensi organisasi jadi lemah dengan   adanya dana APBN dan APBD. “Kami menolak jika bantuan pemerintah membuat pramuka didikte,” ujar Revfly, yang sehari-hari guru besar di Universitas Negeri Manado.

 

Sumber : TEMPO Interaktif.

Write Comment (0 comments)Tulis Pesan (7 Pesan-pesan lanjutan)
Masih Ada Multitafsir Undang-Undang Gerakan Pramuka PDF Print E-mail

ImageKetua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar menjelaskan Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 menjadi titik tolak pembinaan generasi muda. "Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membantu organisasi kepramukaan," kata Azrul saat menyampaikan paparan pada peserta Rapat Kerja Gerakan  Pramuka 2011 di Jakarta.

Akhir tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani undang-undang tersebut. Pada pasal 36 ayat c undang-undang itu, ditegaskan pemerintah dan pemerintah daerah bertugas "membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan."

Gerakan Pramuka menyambut baik lahirnya undang-undang tersebut. Meskipun demikian, kata Azrul, masih ada substansi krusial di dalamnya. "Sehingga menimbulkan multitafsir dan tidak implementatif," kata Azrul, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia.

Apa itu ? Pertama, tidak eksplisit menegaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepramukaan di Tanah Air. Kedua, tidak ada sanksi hukum bagi yang melanggar. Ketiga, dukungan sumber daya dari pemerintah. Pasal 36 ayat c menegaskan soal itu, namun pada pasal 43 buti 2 tertulis, "pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja."

Keempat, soal larangan pejabat publik menjadi pengurus Gerakan Pramuka. Jika ada pejabat yang sejak kanak-kanak menjadi anggota Gerakan Pramuka, tanya Azrul, mengapa kita larang beliau menjadi pengurus?

Dia mencontohkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf yang tahun lalu terpilih menjadi Ketua Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat. "Kakak-kakak di Jawa Barat memilih beliau sebagai tokoh masyarakat, bukan karena jabatannya."

Kelima, kejelasan mengenai satuan komunitas dan gugus darma pramuka. Undang-Undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 menjelaskan satuan komunitas adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspitrasi dan agama. Sementara gugus darma adalah satuan organisasi bagi anggora pramuka dewasa untuk memajukan Gerakan Pramuka.

Keenam, menyangkut pasal 47 yaitu aturan peralihan. Pada ayat a, tertulis "organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya."

Menurut Azrul, pasal 47 ini menimbulkan banyak tafsir dan melegalkan organisasi lain yang mengklaim sebagai organisasi kepanduan. "Gerakan Pramuka itu organsiasi pendidikan, bukan organisasi massa atau kepemudaan." Kami, tegas Azrul, non-politik dan non-partisan.

Azrul berharap ada peraturan pemerintah sehingga tidak ada mutitafsir dan undang-undang dapat diimplementasikan demi mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Yaitu membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.

 

Sumber : TEMPO Interaktif.

Write Comment (1 comments)Tulis Pesan (4 Pesan-pesan lanjutan)
Pedagang Aksesoris Pramuka Kalah Uji Materi UU Pramuka PDF Print E-mail

ImageTEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi kemarin membatalkan gugatan dari M. Sholihin, pedagang Aksesoris perlengkapan Pramuka.  " Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tak dapat diterima,"ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (4/3)

Sholihin, yang berperkara tanpa kuasa hukum ini mengajukan uji materi pasal 43 ayat (2) beserta penjelasannya UU Pramuka (UU No. 12 Tahun 2010) terhadap pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 . Pasal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Solihin, selama ini anggaran dana Pramuka dari APBN, APBD atau sumber lain yang ditransfer melalui Kwartir, tidak transparan. Selain tak tranparan, anggaran Pramuka juga tak diawasi Lembaga/Badan Pengawas Keuangan.

Menurut dia, tanpa pengawasan atau sanksi bagi pelanggar pasal 43 ayat (2), maka ada potensi terjadi korupsi. Soal inilah yang digugat Solihin secara materil. Sementara untuk uji formilnya, Sholihin menengarai ada kecacatan berupa penyuapan dalam pengesahan UU Pramuka.

Mahkamah Konstitusi tak menemukan adanya kerugian konstitusional terhadap Sholihin dalam uji materi ini. Akibat tak ada unsur kerugian itu, Sholihin dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak dipertimbangkan alias ditolak. Mahkamah juga mempertimbangkan, jika uji materi ini dikabulkan, justru akan menghilangkan sumber-sumber keuangan bagi gerakan Pramuka.

Write Comment (1 comments)Tulis Pesan (2 Pesan-pesan lanjutan)
Musyawarah Kerja Nasional 2011 PDF Print E-mail

MUKERNAS TAHUN 2011

 

Image Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam waktu dekat akan menyelenggarakan  Musyawatah Kerja Nasional ( MUKERNAS ) tahun 2011. Kegiartan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Maret 2011, bertempat di Komplek Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.

Dalam Agenda kegiatan Mukernas tersebut akan dibahas antara lain :

1.  Evaluasi Program Kerja Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah tahun 2010.

2.  Rancangan Program Kerja Tahun 2012.

3.  Informasi Kegiatan Regional, Nasional dan Internasional di tahun 2011 dan 2012.

4.  Pembahasan Draft awal AD adan ART Gerakan Pramuka, PP Gugus Darma dan PP Satuan Komunitas.

Setiap Kwartir Daerah se Indonesia akan mengirimkan delegasinya dengan 6 orang anggota.

Melihat materi/ agenda acara di Mukernas tersebut, sebenarnya masih banyak materi lain yang perlu dibahas.

1.  SKU bagi Peserta didik setelah dilakukan Uji coba di berbagai wilayah Kwartir Daerah.

2.  Hasil dan Perkembangan dalam Revitalisasi Gerakan Pramuka dan Renstra Gerakan Pramuka.

3.  Sistem Sertifikasi dan akreditasi bagi Pembina Pramuka

4.  Kesiapan Penyelenggaraan Jambore Nsional 2011.

dan masih banyak lagi.

Nampaknya jika semua akan dibahas tentu membutuhkan waktu yang sangat lama, belum lagi pihak penyelenggara harus bekerja keras mengakomodasikan seluruh aspirasi Kwartir Daerah Se Indonesia dan Pramuka Indonesia pada umumnya.

Kita berharap dengan Mukernas 2011 tersebut paling tidak,  dapat memberikan pencerahan awal, peningkatan Kwalitas dan Kwatitas serta perkembangan Gerakan Pramuka mendatang.

 

by pramukanet

 

Write Comment (1 comments)Tulis Pesan (1 Pesan-pesan lanjutan)
<< Start < Previous 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Results 181 - 189 of 538
LAYANAN CHATTING